CIMAHI ll Wartapolitan – Pemerintah Kota Cimahi akan mulai merevitalisasi Gedung DPRD pada tahun 2026 mendatang. Proyek ini diawali dengan pengadaan Detail Engineering Design (DED) yang kini tengah dalam proses lelang, dengan anggaran sebesar Rp1,53 miliar dari APBD 2025.
Meski sempat menuai protes dari mahasiswa, DPRD Cimahi menegaskan bahwa perbaikan gedung bukan sekadar untuk estetika, melainkan untuk meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat, terutama lansia dan penyandang disabilitas.
“Bukan semata-mata ingin memperindah, tapi agar gedung ini ramah disabilitas dan lansia,” kata Ketua DPRD Kota Cimahi, Wahyu Widyatmoko, Minggu (14/9/2025).
Wahyu menjelaskan bahwa pelaksanaan fisik proyek akan disesuaikan dengan kekuatan APBD tahun 2026. Bahkan, opsi multiyears (tahun jamak) atau pengurangan kegiatan DPRD juga sedang dipertimbangkan agar tidak membebani anggaran daerah.
“Kalau pun dilaksanakan, bisa bertahap. Bahkan kegiatan DPRD bisa dikurangi supaya dananya bisa dialokasikan ke Sekwan untuk renovasi,” tambahnya.
Namun, rencana ini mendapat penolakan dari sejumlah elemen mahasiswa. Ketua GMNI Kota Cimahi, Kahfi Reksa Gusti, menilai anggota dewan tidak peka terhadap kondisi masyarakat yang sedang kesulitan ekonomi.
“27 ribu pengangguran, 28 ribu orang miskin. Mereka tidak terwakili. Kenapa justru gedung yang diprioritaskan?” ujar Kahfi saat aksi unjuk rasa.
Aliansi mahasiswa Cimahi mendesak DPRD untuk membatalkan rencana revitalisasi dan mengalihkan anggarannya untuk program-program sosial yang langsung dirasakan masyarakat.
Sekretaris Dewan DPRD Cimahi, Totong Solehudin, mengatakan bahwa tahun 2025 hanya digunakan untuk pengadaan DED. Sementara pekerjaan fisik akan dibahas dalam RAPBD 2026 yang saat ini tengah disusun.
“Tahun ini hanya untuk DED saja. Fisiknya masih dalam pembahasan di anggaran tahun depan,” jelas Totong.
Dengan pembangunan yang dirancang lebih inklusif dan ramah akses, DPRD Cimahi berharap dapat memperbaiki kualitas layanan publik. Namun di sisi lain, publik menanti keputusan politik anggaran: antara perbaikan infrastruktur pemerintahan atau prioritas kesejahteraan masyarakat. ** A Gani /Dendi**
0 Comments