Kang Adhit Minta KSP Jadi Pengurai Hambatan Daerah, Soroti Lemahnya Sinkronisasi Kebijakan

Wartapolitan.com || JAKARTA – Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudisthira menyoroti masih banyaknya hambatan pembangunan daerah yang muncul akibat lemahnya sinkronisasi kebijakan antarinstansi pemerintah. Hal itu disampaikan Kang Adhit saat menghadiri forum diskusi kebijakan di Kantor Staf Kepresidenan Republik Indonesia (KSP).

Dalam forum tersebut, Kang Adhit secara terbuka meminta KSP mengambil peran lebih strategis sebagai “akupunkturis kebijakan”, yakni pihak yang mampu mengidentifikasi dan mengurai titik-titik bottleneck pembangunan di daerah.

Menurutnya, banyak pemerintah daerah memiliki kesiapan menjalankan program pembangunan, tetapi kerap terkendala persoalan administratif, regulasi yang tumpang tindih, hingga lambannya proses koordinasi lintas kementerian.

“Banyak program di daerah tertahan bukan karena daerah tidak siap, tetapi karena ada bottleneck kebijakan yang tidak segera diselesaikan. Ini yang perlu diintervensi secara cepat dan tepat,” kata Kang Adhit.

Ia menilai KSP memiliki posisi penting untuk menjadi penghubung antara kebutuhan daerah dan pengambilan keputusan di tingkat pusat. Dengan kewenangan koordinatif yang dimiliki, KSP dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai hambatan strategis.

Kang Adhit juga menegaskan bahwa pemerintah daerah saat ini menghadapi tantangan besar untuk tetap menjaga pembangunan berjalan di tengah kebijakan disiplin fiskal nasional. Karena itu, pendekatan pembangunan harus lebih adaptif, efisien, dan fokus pada dampak nyata.

Melalui konsep “Akupuntur Policy”, ia mendorong pemerintah tidak lagi bekerja dengan pendekatan yang terlalu luas dan birokratis, melainkan lebih fokus pada titik persoalan paling mendesak yang berdampak besar terhadap masyarakat.

“Kalau bottleneck utamanya bisa dibuka, maka efek dominonya akan terasa ke banyak sektor. Ini tentang efektivitas kebijakan, bukan sekadar memperbesar anggaran,” ujarnya.

Ia berharap pendekatan tersebut dapat direplikasi oleh daerah lain di Indonesia agar tercipta pola pembangunan yang lebih responsif dan terintegrasi antara pusat dan daerah.

“Tujuan akhirnya tetap sama, yakni memastikan program strategis nasional berjalan optimal dan masyarakat di daerah benar-benar merasakan hasil pembangunan,” tutup Kang Adhit. (Angga)

Berbagi :