Sorotan Rutilahu di Cimahi: Perencanaan Program Dinilai Penentu Tepat Sasaran Bantuan

Wartapolitan.com || KOTA CIMAHI – Permasalahan rumah tidak layak huni (rutilahu) di Kota Cimahi, Jawa Barat, kembali menjadi perhatian serius. Di balik kondisi fisik rumah warga yang masih memprihatinkan, muncul sorotan terhadap pentingnya sinkronisasi dan ketepatan perencanaan program pembangunan daerah.

Hal ini mengemuka dalam kegiatan reses Anggota DPRD Kota Cimahi dari Fraksi Partai Demokrat, Iwan Setiawan, yang dilaksanakan di Kelurahan Citeureup, Cimahi Utara. Dalam wawancara pada 13/03/2026, ia mengungkapkan bahwa persoalan hunian menjadi salah satu aspirasi paling dominan yang disampaikan warga.

Menurut Iwan, kondisi rumah warga yang tidak layak huni bukan hanya persoalan infrastruktur semata, tetapi juga mencerminkan perlunya perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan terintegrasi. Ia menyebut, berbagai aspirasi masyarakat sebenarnya telah dihimpun melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD dan dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sejak tahun anggaran 2025.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan utama terletak pada pelaksanaan di lapangan, khususnya dalam menghindari tumpang tindih program. “Sering kali program yang direncanakan memiliki kesamaan di lokasi yang sama. Kalau tidak diselaraskan, justru bisa saling menggugurkan,” ujarnya.

Ia mencontohkan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di tingkat RT yang memiliki alokasi anggaran sekitar Rp19 juta. Tanpa koordinasi yang matang, program tersebut berpotensi berbenturan dengan usulan pembangunan dari DPRD, sehingga salah satu harus dikorbankan.

Kondisi tersebut, menurut Iwan, menegaskan pentingnya peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam melakukan pemetaan menyeluruh terhadap seluruh usulan pembangunan, baik yang berasal dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun pokir DPRD.

“Bappeda harus mampu mengidentifikasi program yang serupa, sehingga anggaran bisa dialihkan ke kebutuhan lain yang lebih mendesak,” katanya.

Di sisi lain, program rutilahu tetap menjadi salah satu prioritas yang dinilai paling menyentuh kebutuhan masyarakat. Melalui konsep ALADIN—Atap, Lantai, dan Dinding—program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hunian warga secara signifikan.

Iwan menegaskan bahwa bantuan rutilahu tidak sekadar memperbaiki bangunan, tetapi juga memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi keluarga penerima manfaat. Meski begitu, ia mengingatkan agar penyaluran bantuan dilakukan secara selektif dan tepat sasaran.

“Rumah yang masih layak jangan sampai menerima bantuan. Fokusnya harus pada warga yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.

Dengan perencanaan yang lebih matang, pengawasan yang kuat, serta koordinasi lintas sektor yang solid, ia berharap program pembangunan di Kota Cimahi dapat berjalan lebih efektif dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

“Bagi banyak warga, rumah layak huni adalah kebutuhan dasar. Karena itu, setiap aspirasi harus dikawal agar tidak berhenti di perencanaan, tetapi benar-benar terealisasi,” pungkasnya. (Angga)

Berbagi :