Kenapa.? Pihak SMAN 1 Cianjur Larang Wartawan Liputan Saat Kegiatan Wakil Bupati Cianjur

Cianjur ll Wartapolitan - Sejumlah wartawan mengaku tidak diperkenankan melakukan peliputan dan wawancara saat kunjungan Wakil Bupati Cianjur, Abdi Ramzi, dalam agenda audiensi bertajuk “Mengenai Kegiatan Specta” di SMAN 1 Cianjur, sekitar pukul 16.00 WIB. Kamis (26/2/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Jalan Pangeran Hidayatullah, Kelurahan Sawahgede, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat tersebut diketahui merupakan agenda seremonial yang tidak bersifat tertutup maupun mengandung unsur sensitif.

Pembina LSM Jaringan Desa (Jardes) Kabupaten Cianjur, Pendi Yuda sangat menyangkan, tentu Mamat Mulyadi alias Tamem seorang wartawan media cetak dan online harian Metropolitan (PT Bogor Mediapolitan) juga pengurus PWI Kabupaten Cianjur sangat menyesalkan, atas kejadian saat itu, awak media hendak melakukan konfirmasi terkait kegiatan tersebut.

"Nah! Tapi akses untuk mendekat dan melakukan wawancara disebut dibatasi oleh pihak pengawal maupun asisten yang mendampingi Wakil Bupati," keluhannya yang seakan tak biasa apa-apa.

Bahkan, masih ujarnya, terdapat pernyataan yang dinilai kurang pantas dilontarkan kepada wartawan yang tengah menjalankan tugas jurnalistik.

Akibat pembatasan tersebut, sejumlah jurnalis tidak memperoleh keterangan resmi maupun bahan pemberitaan yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban publikasi harian.

"Khususnya dalam rangka peliputan kegiatan Ramadan," ujar Pendi yang diamini wartwan lainnya menunggu di luar sekolah.

Sekedar informasi, sebagai insan pers yang telah dibekali Uji Kompetensi Wartawan (UKW) serta menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik, para wartawan memilih untuk tidak memperpanjang situasi demi menjaga kondusivitas, terlebih dalam suasana bulan suci Ramadan.

Insan pers berharap ke depan seluruh pejabat publik dan perangkat pendamping dapat memberikan ruang komunikasi yang terbuka kepada media.

"Artinya mengingat pers memiliki peran strategis sebagai penyampai informasi kepada masyarakat," tegasnya.

Pendi Yuda juga menyampaikan Keterbukaan informasi Publik (KIP) dan komunikasi yang baik antara pejabat publik dan media menjadi kunci terciptanya transparansi serta kepercayaan publik.

"Hal ini sebagai bentuk klarifikasi dan informasi kepada masyarakat," tutup Pendi Yuda. (Red02)

Berbagi :