Cianjur Government Watch (CGW), Soroti Dugaan Anggaran Hibah APBD ke Lahan Pribadi Eks Bupati

CIANJUR ll Wartapolitan - Koordinator Cianjur Government Watch (CGW), Hadi Dzikri Nur, menegaskan komitmennya membangun iklim demokrasi yang sehat melalui kajian kritis terhadap kebijakan publik, khususnya pengelolaan anggaran daerah.

Hal tersebut disampaikan Hadi saat mendeklarasikan lahirnya Cianjur Government Watch sebagai bagian dari civil society yang fokus pada kajian, analisa kebijakan, advokasi publik, hingga langkah pelaporan jika ditemukan dugaan pelanggaran hukum.

“Di akhir tahun ini kami mendeklarasikan Cianjur Government Watch. Ke depan aktivitas kami meliputi kajian, analisa, advokasi, aplikasi, hingga jumpa pers. Dan jika ditemukan dugaan pelanggaran, termasuk yang berbau korupsi, kami tidak akan ragu melaporkannya kepada aparat penegak hukum,” tegas Hadi kepada wartawan, Selasa (30/12/2025).

Dalam pemaparannya, Hadi mengungkap temuan awal CGW terkait dugaan malprosedur pengelolaan APBD pada salah satu dinas di Kabupaten Cianjur. Berdasarkan kajian selama dua bulan terakhir, ditemukan adanya dugaan aliran anggaran hibah sebesar Rp1,4 miliar dalam kurun waktu tiga tahun yang mengarah ke satu lokasi di wilayah Cugenang.

“Faktanya, lahan tersebut adalah milik pribadi dan dikomersialkan, yakni Jamaras Farm, yang dikelola oleh mantan Bupati Cianjur. Ini menjadi pertanyaan besar, bagaimana hibah APBD bisa turun ke tanah pribadi,” ungkapnya.

Menurut Hadi, APBD merupakan uang publik yang seharusnya dikelola secara transparan dan akuntabel. Ia menilai sejak tahap perencanaan, analisa, hingga eksekusi, program hibah tersebut patut diduga tidak melalui prosedur yang semestinya.

“Masa hibah untuk pribadi? Ini temuan dari satu dinas saja, yakni Dinas Pertanian. Program tersebut hanya memberikan manfaat kepada satu orang dan dikomersialkan. Kami menduga ada pelanggaran etis bahkan potensi korupsi,” katanya.

CGW memastikan akan menindaklanjuti temuan tersebut dengan langkah resmi. Dalam waktu dekat, pihaknya akan melayangkan surat klarifikasi sekaligus melakukan kunjungan ke Inspektorat Kabupaten Cianjur untuk menelusuri apakah terdapat pelanggaran prosedur dalam penyaluran hibah tersebut.

“Kami ingin memastikan, apakah secara administratif dan hukum ada yang dilanggar. Jika ditemukan indikasi kuat, tentu akan kami dorong ke ranah hukum,” pungkas Hadi. ( Deri Lesmana)

Berbagi :