PMKRI Tegaskan Kriteria Calon Wakil Presiden : Dari Sipil, Integritas Akademik, dan Bebas dari Kompromi Politik

JAKARTA ll Wartapolitan.com -- 15 NOVEMBER 2026 Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) Periode 2026–2028 menyampaikan sikap tegas terkait dinamika kebangsaan dan wacana pergantian Wakil Presiden Republik Indonesia. PP PMKRI menilai bahwa setiap proses pergantian kepemimpinan nasional harus menjadi momentum memperbaiki kualitas demokrasi, bukan sekadar ruang kompromi dan transaksi kepentingan elite politik.

Ketua Presidium PP PMKRI Periode 2026–2028, Christian A.D. Rettob, yang akrab disapa Delvis, menegaskan bahwa jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia merupakan amanah konstitusional yang harus dipercayakan kepada figur dengan kapasitas, integritas, akademik, dan komitmen kebangsaan yang jelas.

Menurut Delvis, Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu memahami kompleksitas persoalan bangsa, memiliki kematangan dalam mengambil keputusan, serta menjadikan kepentingan rakyat sebagai orientasi utama dalam menjalankan kekuasaan.

"Pergantian Wakil Presiden tidak boleh diperlakukan sebagai sekadar pergantian figur untuk mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu. Ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki standar kepemimpinan nasional. Kita membutuhkan negarawan yang memiliki kapasitas, integritas, pengalaman, dan keberanian memperjuangkan kepentingan bangsa," tegas Delvis.

*Wakil Presiden Harus Berasal dari Kalangan Sipil*

PP PMKRI menegaskan bahwa calon Wakil Presiden harus berasal dari kalangan warga sipil yang memiliki komitmen terhadap demokrasi, supremasi hukum, dan penguatan tata kelola pemerintahan sipil.

Selain itu, calon Wakil Presiden harus mempunyai riwayat pendidikan yang jelas, sah, dan dapat diverifikasi Serta memiliki Kualitas Akademik yang mumpuni. Hal tersebut merupakan bagian dari pertanggungjawaban publik sekaligus indikator kapasitas intelektual seorang calon pemimpin nasional.

Delvis juga menekankan pentingnya rekam jejak calon dalam memperjuangkan toleransi, melawan diskriminasi, serta menjaga keberagaman dan kebinekaan Indonesia.

"Jangan sampai jabatan strategis dalam negara hanya ditentukan oleh popularitas, kedekatan politik, hubungan keluarga, atau kekuatan dinasti. Kita membutuhkan figur yang benar-benar memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mengelola pemerintahan serta keberanian melindungi seluruh warga negara tanpa diskriminasi," lanjutnya.

*Presiden Diminta Mengutamakan Kepentingan Bangsa*

PP PMKRI mendesak Presiden Republik Indonesia untuk menunjukkan sikap kenegarawanan dalam menyikapi dinamika pergantian Wakil Presiden.

Presiden harus menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, keluarga, maupun kelompok politik. Setiap figur yang dipertimbangkan harus dinilai berdasarkan integritas, kapasitas intelektual, pengalaman jabatan publik, rekam jejak pengabdian, serta komitmen terhadap Pancasila dan konstitusi.

PP PMKRI juga secara tegas menolak segala bentuk politik transaksional, nepotisme, konflik kepentingan, dan intervensi kekuasaan yang berpotensi mencederai prinsip demokrasi.

"Negara ini bukan milik keluarga, bukan milik kelompok politik, dan bukan pula milik segelintir elite. Jabatan publik adalah amanah rakyat. Karena itu, tidak boleh ada kepentingan pribadi ataupun keluarga yang ditempatkan lebih tinggi daripada kepentingan bangsa dan negara," ujar Delvis.

*MPR RI Harus Adil, Profesional, Transparan, dan Bebas Intervensi*

PP PMKRI mengingatkan bahwa mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden mengusulkan dua calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih.

Dalam konteks tersebut, PP PMKRI mendesak MPR RI agar menjalankan kewenangan konstitusionalnya secara adil, profesional, objektif, transparan, dan akuntabel serta bebas dari intervensi pihak mana pun.

Delvis menegaskan bahwa proses pemilihan tidak boleh menjadi formalitas untuk mengesahkan keputusan yang telah ditentukan melalui kesepakatan politik di belakang layar.

"MPR harus menjalankan kewenangannya secara bertanggung jawab. Setiap calon harus dinilai secara objektif berdasarkan kapasitas, integritas, pengalaman, dan rekam jejak pengabdiannya. Jangan sampai proses konstitusional hanya menjadi panggung formalitas untuk melegitimasi kompromi politik elite," tegasnya.

*PP PMKRI periode 2026-2028, berpihak kepada Konstitusi dan Kepentingan Rakyat*

Sebagai organisasi pembinaan dan perjuangan yang dijiwai nilai-nilai kekatolikan dan semangat kemahasiswaan, PP PMKRI memandang bahwa mengawal demokrasi dan mengkritisi kekuasaan merupakan bagian dari tanggung jawab moral, intelektual, dan kebangsaan.

Delvis menegaskan bahwa sikap organisasi tersebut tidak diarahkan untuk mendukung ataupun menjatuhkan figur politik tertentu, melainkan untuk memperjuangkan standar kepemimpinan nasional yang bermartabat.

"Kami tidak sedang memperjuangkan kepentingan figur tertentu. Kami sedang memperjuangkan standar kepemimpinan nasional yang bermartabat. Kami tidak sedang memihak kepada kelompok politik tertentu. Kami berpihak kepada konstitusi, demokrasi, Pancasila, dan kepentingan rakyat Indonesia," tutup Delvis.

PP PMKRI mengajak seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, dan kekuatan sipil untuk bersama-sama mengawal setiap proses ketatanegaraan agar berjalan sesuai konstitusi, menjaga persatuan nasional, dan menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.** Dri**

Berbagi :