Isfhan Taufik Munggaran Anggota DPR-RI Komisi Vlll Soroti Persoalan DESIL PKH," Minta Pemutakhiran Data Dilakukan Secara Teliti".

CIANJUR ll Wartapolitan.com – Persoalan perubahan DESIL pada data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi perhatian Anggota Komisi VIII DPR RI, Isfhan Taufik Munggaran. Ia menilai, ketepatan data penerima bantuan sosial harus menjadi perhatian serius agar masyarakat yang berhak tidak dirugikan akibat perubahan status kesejahteraan.

Hal tersebut disampaikan Isfhan saat menghadiri kegiatan sosialisasi Kementerian Sosial di Desa Cikondang, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Rabu 21 Oktober 2026. Kegiatan tersebut membahas program Sekolah Rakyat serta penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).

Dalam kegiatan itu, Isfhan berdialog langsung dengan sejumlah KPM dan menerima keluhan mengenai perubahan kategori DESIL yang berdampak terhadap status kepesertaan bantuan sosial, termasuk layanan BPJS Kesehatan.

Ia mengungkapkan, terdapat keluhan warga yang mengaku mengalami perubahan kategori dari DESIL 2 menjadi DESIL 6. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran karena perubahan kategori dapat memengaruhi kelayakan masyarakat dalam memperoleh bantuan pemerintah.

“Persoalan DESIL ini sangat krusial dan harus kita selesaikan secara saksama. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan justru terdampak akibat persoalan data,” tegas Isfhan.

Menurutnya, diperlukan evaluasi dan pemutakhiran data secara cermat, termasuk melakukan pengecekan silang terhadap kondisi sosial ekonomi keluarga penerima manfaat. Dengan demikian, penetapan kategori kesejahteraan benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat.

Isfhan juga menyoroti kekhawatiran mengenai kemungkinan adanya faktor dalam satu Kartu Keluarga (KK) yang memengaruhi penilaian DESIL seluruh anggota keluarga. Ia menilai persoalan tersebut perlu dikaji lebih lanjut agar penetapan status kesejahteraan tidak menimbulkan ketidakadilan bagi anggota keluarga lainnya.

Selain itu, ia menegaskan pentingnya komunikasi yang kuat antara pemerintah pusat, pendamping PKH, dan masyarakat di tingkat desa.

Sebagai langkah konkret, Isfhan meminta para pendamping PKH se-Kecamatan Cibeber membentuk grup komunikasi WhatsApp yang terhubung langsung dengannya. Langkah tersebut diharapkan dapat mempermudah koordinasi, mempercepat penyampaian pengaduan, serta membantu mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di lapangan.

“Saya tidak ingin ketika bertugas sebagai anggota DPR, saya justru tidak mengenali mitra-mitra yang bekerja di bawah. Para pendamping ini bekerja keras dan mereka berhadapan langsung dengan persoalan masyarakat setiap hari,” ujarnya.

Ia menambahkan, seluruh aspirasi dan keluhan yang diterima selama kegiatan sosialisasi akan dirangkum dalam laporan untuk dipelajari dan disampaikan kepada pihak terkait di Kementerian Sosial.

Menurut Isfhan, persoalan yang muncul di Desa Cikondang berpotensi juga terjadi di desa maupun daerah lain. Karena itu, diperlukan penanganan yang terkoordinasi dan menyeluruh agar masalah serupa tidak terus berulang.

“Setelah kegiatan ini, akan ada resume yang kami pelajari. Keluhan masyarakat akan kami sampaikan apa adanya agar bisa ditindaklanjuti. Ini menjadi pekerjaan bersama, mulai dari tingkat bawah hingga pemerintah pusat,” pungkasnya.

Ia berharap evaluasi dan perbaikan data penerima bantuan sosial dapat dilakukan secara transparan dan akurat, sehingga penyaluran bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran serta tidak merugikan masyarakat yang membutuhkan.

Pewarta : Deri Lesmana

Berbagi :