Beranda Ruang Diskusi Apresiasi HUT ke-81 TNI Sederhana, Serukan Hapus Budaya Feodal

Jakarta ll Wartapolitan.com - Pelaksanaan HUT ke-81 TNI secara sederhana mendapat apresiasi dari salah satu pendiri Beranda Ruang Diskusi, Dar Edi Yoga. Ia menilai langkah Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pengeluaran negara yang tidak efisien dipangkas dan anggaran diprioritaskan untuk kebutuhan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut Dar Edi Yoga, kesederhanaan dalam perayaan institusi negara seharusnya tidak berhenti di tingkat pusat. Praktik tersebut perlu menjadi contoh bagi seluruh satuan utama TNI hingga satuan di bawahnya, termasuk dalam menyelenggarakan kegiatan kedinasan dan menerima kunjungan pimpinan.

Dia juga menyoroti budaya feodal yang masih tercermin dalam kebiasaan menyambut kedatangan pimpinan dengan kemegahan, seremoni berlebihan, penampilan khusus, hingga penyediaan konsumsi yang tidak proporsional.

"Sudah saatnya kita menghapus budaya feodal dalam birokrasi dan institusi negara. Pimpinan tidak perlu disambut dengan kemegahan seolah-olah kedatangannya merupakan peristiwa luar biasa. Penghormatan kepada pimpinan tidak harus diwujudkan melalui seremoni yang menghabiskan anggaran," kata Dar Edi Yoga, Sabtu (10/10/2026).

Menurutnya, kunjungan pimpinan seharusnya lebih berorientasi pada substansi pekerjaan, evaluasi kinerja, dan penyelesaian persoalan di lapangan. Bukan justru membuat satuan yang dikunjungi sibuk mempersiapkan penyambutan, mengerahkan personel, serta mengeluarkan biaya untuk acara seremonial.

"Pimpinan datang untuk melihat kondisi sebenarnya, mendengar persoalan, dan memastikan pekerjaan berjalan baik. Jangan sampai yang dipersiapkan justru panggung, sambutan, dan jamuan, sementara persoalan nyata di lapangan tidak terselesaikan," katanya.

Dar Edi Yoga menilai contoh kesederhanaan yang ditunjukkan Panglima TNI perlu diterapkan secara konsisten, dari tingkat markas besar hingga satuan terkecil. Dengan demikian, efisiensi tidak hanya menjadi instruksi di atas kertas, tetapi berubah menjadi budaya kerja.

Yoga juga mendorong agar peresmian proyek pemerintah tidak selalu mensyaratkan kehadiran langsung Presiden. Untuk kegiatan yang memungkinkan, peresmian dapat dilaksanakan secara hybrid atau melalui konferensi video sehingga tetap berjalan baik tanpa biaya besar untuk mobilisasi dan rangkaian acara.

"Tidak semua proyek harus diresmikan langsung oleh Presiden. Jika bisa dilakukan secara hybrid, mengapa harus mengeluarkan anggaran besar untuk sebuah seremoni? Kehadiran Presiden sebaiknya diprioritaskan untuk agenda yang benar-benar strategis," ujarnya.

Yoga mengingatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan organisasi agar tidak menjadikan kehadiran Presiden sebagai tolok ukur keberhasilan sebuah acara. Undangan kepada kepala negara maupun pejabat tinggi perlu mempertimbangkan urgensi, manfaat, serta biaya yang ditimbulkan.

Pesan efisiensi tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo dalam pidato penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan di Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Presiden menekankan perlunya mengurangi pengeluaran tidak efisien, termasuk anggaran untuk perayaan ulang tahun kementerian, pemerintah daerah, dan berbagai kegiatan seremonial.

"Kita harus kurangi semua pengeluaran tidak efisien. Saya gembira sekarang tidak ada lagi anggaran untuk ulang tahun kementerian cukup potong tumpeng di kantor saja," demikian pesan Presiden.

Bagi Dar Edi Yoga, efisiensi bukan berarti menghilangkan penghormatan atau merendahkan kedudukan seorang pemimpin. Justru, kepemimpinan yang sehat harus dibangun di atas keteladanan, profesionalisme, dan kedekatan dengan persoalan rakyat, bukan melalui simbol kemewahan dan jarak sosial.

"Budaya feodal membuat bawahan lebih sibuk menyenangkan atasan daripada menyelesaikan pekerjaan. Kita harus mengubah pola pikir itu. Hormati pimpinan karena integritas, keteladanan, dan hasil kerjanya, bukan karena megahnya penyambutan," tegasnya.

Ia berharap semangat kesederhanaan diterapkan dalam peringatan hari jadi institusi, kunjungan pejabat, rapat koordinasi, hingga peresmian proyek. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus memiliki alasan dan manfaat yang jelas bagi kepentingan publik.

"Uang negara berasal dari rakyat dan harus kembali untuk kepentingan rakyat. Jangan sampai rakyat diminta berhemat, sementara institusi dan pejabat justru mempertahankan kemewahan seremoni. Sudah waktunya budaya feodal ditinggalkan dan budaya melayani rakyat benar-benar menjadi panglima," pungkas Dar Edi Yoga.** Red""

Berbagi :