Karnaval Mahkota Binokasih Dianggap Pemborosan Anggaran

WARTAPOLITAN.COM || CIANJUR - Aktivis yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Cianjur (AMAR), lakukan aksi Penolakan terhadap karnaval Mahkota Binokasih Sanghyang Pake di Kabupaten Cianjur, mencuat di tengah kondisi masyarakat yang masih dilanda kesulitan akibat bencana pergerakan tanah. AMAR juga menyuarakan keberatan mereka terhadap penggunaan anggaran negara untuk kegiatan karnaval, sementara sejumlah korban bencana masih terlantar dan belum mendapatkan solusi yang jelas dari pemerintah, meskipun telah bertahun-tahun berlalu.

Koordinator aksi AMAR, Ismat Nasrullah mengatakan, Mahkota Binokasih Sanghiang Pake sendiri merupakan simbol luhur warisan budaya Sunda, melambangkan peran seorang raja sebagai pelindung dan penebar kasih bagi rakyatnya. Nilai ini seharusnya menjadi pengingat bagi para pemimpin untuk mengutamakan kesejahteraan masyarakat, bukan justru dijadikan dasar untuk menggelar perayaan di tengah penderitaan rakyat. 

"Dalam pandangan kami, karnaval ini, tidak mencerminkan makna sejati dari simbol tersebut, melainkan berpotensi menjadi bentuk pemborosan anggaran di saat kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sedang tertekan," katanya.

Lebih jauh, lanjut Ismat Nasrullah, kritik AMAR juga diarahkan kepada kepemimpinan daerah yang dianggap tidak peka terhadap situasi yang dihadapi warga. Di saat banyak masyarakat masih bergelut dengan dampak bencana, dan kesulitan ekonomi, penggunaan dana publik untuk kegiatan seremonial dipandang sebagai langkah yang tidak tepat. 

"Kami mempertanyakan tujuan di balik penyelenggaraan karnaval tersebut, apakah benar untuk kepentingan budaya atau justru sarat dengan kepentingan lain," Sambung dia.

pihaknya juga, menggarisbawahi harapan agar nilai-nilai yang terkandung dalam Mahkota Binokasih Sanghyang Pake tetap dijaga sebagai pedoman moral kepemimpinan di tanah Sunda, yakni melindungi dan menyejahterakan rakyat. 

"Bukan sebaliknya, menjadi simbol yang kehilangan makna karena digunakan dalam kegiatan yang dianggap tidak berpihak pada kondisi nyata masyarakat" pungkas Ismat. (Ruslan Ependi)

Berbagi :