NEO GEMPPUR Soroti Polemik Ketidakjelasan Gaji Guru Paruh Waktu P3K, " Bupati dan DPRD diminta Serius Menentukan Nasib mereka".

Cianjur ll Wartapolitan - Polemik Ketidakjelasan Persoalan pembayaran Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja( P3K) paruh waktu di kabupaten Cianjur mendapat sorotan dari LSM NEO GEMPUR. Menilai dengan belum adanya ketidakjelasan sebagian pemenuhan PPPK paruh waktu, yang terkait dengan Gaji ini jelas akan terus menjadi polemik.

Ketua NEO-GEMPUR Kabupaten Cianjur, Deni Santiko, Menyampaikan sikap rasa kepeduliannya terhadap nasib polemik guru paruh waktu P3K, " Perhatian serius terhadap kesinambungan gaji guru paruh waktu ini bentuk penghormatan terhadap beliau-beliau, Posisi Guru sebagai elemen kunci dalam mencerdaskan anak didunia pendidikan harus kita perhatikan bersama," Ujar Deni Santiko ketua LSM NEOGEMPUR pada awak media, Senin (2/03/2026).

Lebih lanjut, Deni Santiko Menyampaikan, meskipun persoalan ini hanya bersifat administratif, ketidakjelasan gaji guru paruh waktu P3K. justru hal tersebut harus benar-benar diperhatikan oleh Bupati selaku Perwakilan Pemerintah Daerah dan juga DPRD Cianjur terkait dengan polemik gaji guru paruh waktu ini.

" Ini bukan hanya sekedar teknis administratif. Tapi rasa kepedulian terhadap guru-guru Paruh Waktu. Mereka sudah bekerja, sudah mengajar, maka hak-haknya wajib dipenuhi," Tutur Deni 

" Jangan sampai mereka dibiarkan menunggu hak mereka tanpa kepastian," Sambungnya 

Lebih jauh Deni Menjelaskan, Polemik ini tejadi karena besaran gaji yang tercantum dalam kontrak PPPK paruh waktu dinilai tidak layak, yakni berkisar di angka Rp300 Ribu-Rp500 Ribu Per bulan. Hal tersebut sampai saat ini belum ada kepastian untuk para P3K paruh waktu di kabupaten Cianjur.

Meskipun Pemerintah daerah telah menunjukkan komitmennya untuk segera menyelesaikan persoalan itu," tapi tetap harus diperlukan sinergi lintas semua STAKEHOLDER yang terkait, diantaranya BKPSDM,Dinas Pendidikan, PGRI dan Perwakilan guru paruh waktu P3K, dan juga DPRD, Supaya bisa secepatnya menentukan Nasib dan Kesejahteraan Guru P3K paruh waktu ini," Tegas Deni

Persoalan ini juga, kata Deni, tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah. Pemerintah pusat juga harus bertanggung jawab, mengingat kebijakan P3K paruh waktu merupakan kebijakan nasional. Deni menyebutkan, sistem penggajian seharusnya sudah diperhitungkan sejak awal pembahasan P3K melalui skema dana alokasi khusus.

" Kami sangat memahami Terkait persoalan yang ada di Pemkab Cianjur, tapi bukankah seharusnya ada alokasi khusus untuk P3K Paruh Waktu ini, karena ini melalui skema yang panjang sebelum mengambil keputusan," Ujarnya 

" Kami berharap, secepatnya Pemerintah daerah Cianjur khususnya Bupati Cianjur menentukan kepastian nasib para guru paruh waktu P3K ini. Kasian nasib mereka kalau masih tidak kejelasan dari pemerintah," Pungkas Deni ( Dri )

Berbagi :