Ketua Komisi IV DPRD Cianjur, Terkait Adanya Dugaan Pemotongan (BLTS) Akan Segera Lakukan Investigasi

CIANJUR ll Wartapolitan – Menyikapi maraknya keluhan dan informasi dari masyarakat mengenai dugaan pemotongan dana Bantuan Langsung Tunai Subsidi (BLTS), Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur menyatakan akan segera melakukan pengecekan dan investigasi mendalam.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cianjur, Rian Rido, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima informasi tersebut dari sejumlah warga. Meski program BLTS masih berjalan, dugaan praktik pemotongan menjadi perhatian serius.

“Kami kemarin sempat mendengar tentang informasi itu dari warga masyarakat. Kami akan melakukan pengecekan dan investigasi bagaimana yang terjadi di lapangan, karena sampai hari ini kami belum menerima laporan spesifik dari Dinas Sosial (Dinsos),” kata Rian Rido, Senin (8 Desember 2025).

Ia menegaskan bahwa pihaknya telah berulang kali mengingatkan Dinas Sosial untuk tidak melakukan pemotongan dengan alasan apapun. Data penerima bantuan yang digunakan, menurutnya, sudah diverifikasi dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) sehingga bersifat final.

“Kami sudah mewanti-wanti kepada Dinas Sosial bahwa jangan sampai ada potongan dengan alasan apapun. Data ini sudah diverifikasi oleh Kemensos. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kemensos bahwa penerima bantuan ini adalah berdasarkan desil satu sampai lima yang menerima dan data itu sangat valid. Jadi ketika ada potongan, tidak boleh dan tidak bisa,” tegas Rido.

Komisi IV berencana menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Dinas Sosial Kabupaten Cianjur pada Selasa (9 Desember 2025). Agenda rapat tersebut, selain membahas dugaan pemotongan BLTS, juga akan mengevaluasi kinerja Dinsos sepanjang tahun 2025 dan memastikan keselarasan data dengan Kemensos.

Rido menambahkan, jika dugaan pemotongan tersebut terbukti benar, Komisi IV akan mendorong Inspektorat Daerah untuk turun memeriksa dan menindaklanjuti kasus tersebut.

“Tindakan kami akan cek apa betul atau tidak. Kalaupun memang ini betul ada hal seperti itu, kami akan mendorong Inspektorat Daerah untuk memeriksa dan menindaklanjuti semua,” pungkasnya.

Pernyataan resmi dari Dinas Sosial Kabupaten Cianjur terkait isu ini hingga berita ini diturunkan belum dapat diperoleh. (Red02 )

Berbagi :